uu no 12 tahun 2002. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. uu no 12 tahun 2002

2005/NO. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang tujuan, sistem, penyelenggaraan, dan pengawasan pendidikan tinggi di Indonesia. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. 24 Tahun 2002 Surat Utang Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1 of 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. lukaluka tersebut diatas disebabkan karena benda tumpul ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke2 telahterpenuhi juga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan. 000. Undang-undang (UU) No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) No. (1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran. 53 Tahun 2004, TLN No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 13. Dilansir dari salinan UU yang diunggah di laman resmi Sekretariat. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. File usage on Commons. 18 juni 2001 dan pbi no. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002. Metadata. Jalan - perubahan. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2002/ No. 2002 Undang-undang (UU) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2002TENTANGKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. ABSTRAK PERATURAN. KETENTUAN PENUTUP. 84, TLN NO. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Legislasi (Baleg) memutuskan menindaklanjuti ke tingkat berikutnya. BAB I Ketentuan Umum Penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. METADATA PERATURAN. 4220, LL SETNEG : 29 HLM. 4246, LL. 14 tahun 2011, yang dimana aturan ini mengatur segalaNo. ”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. PUTUSAN. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas. 134, TLN NO. dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. Download Now. 2002. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat. Pasal 1 angka 3 UU No. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah,. Undang-undang (UU) NO. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan. 2002/ No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”). NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2, LN. UUD 1945 sempat mengalami amandemen sebanyak 4 kali, terakhir pada tahun 2002 lalu. Mahasiswi Program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. 15, 2012 • 0 likes • 68,388 views. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pendidikan Tinggi - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. 6216, LL SETKAB : 30 HLM. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. METADATA PERATURAN. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kami informasikan bahwa keseluruhan jawaban kami. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 17, LN. 5 Setelah mempelajari dan mendiskusikan materi ini, mahasiswa diharapkan memahami jenis, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang ada,. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT. Hubungan Antar Peraturan. SEPERTI yang kita ketahui bersama, dalam bingkai yuridis, salah satu elemen utama. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing The Activities of States In The Exploration And Use of Outer Space, Including The Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. kitab suci atau simbol keagamaan. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 12 Tahun 2011). 1. UMUM. Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. No Materi Pengaturan UU No. Undang-undang (UU) NO. Pasal 1 ayat (1) UU No. Tahun 2002. UU Hak Cipta yang baru ini (“UU Hak Cipta Baru”) akan mengganti Undang-Undang No. UU No. 1 Tahun 2015. Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. Undang-Undang, 14 TAHUN 2002. Diubah dengan : UU No. Agar setiap. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Judul. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Perpu 1-2006 Tentang Perubahan Kedua Uu 12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Uu12. Tanggal 17 Juni 2010 — SULAIMAN Bin M. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I1. H. 2002/ No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982. AD Premier 9th floor, Jl. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. pdf. 2000/ No. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejah te ra b erdasarkan Panca s ila d an Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Status, Mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara. 2022 12. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait /. 2014/No. 2, No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, lihat di sini. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); Dengan. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B,. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil. 28, LN. LN. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Mengubah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak PidanaUndang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. METADATA PERATURAN. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik Tahun 2016 Peraturan Menteri PDF Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak CiptaTahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997; e. E. Penjelasan Atas UU RI No. Undang-undang (UU) NO. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 211 _____. NOMOR 11 TAHUN 2002. Kehadiran UU TPKS. 12 Tahun 2002. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,. Undang-undang (UU) No. KETENTUAN PERALIHAN 9. PERGURUAN TINGGI 4. METADATA PERATURAN. ABSTRAK: bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. com. c. NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 2 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2002 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 Januari 2002 Tanggal Pengundangan 08 Januari 2002. Aji telah terbukti bersalah secara sah danmenyakinkan melanggar ) UU No 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak;2. 23 tahun 2002. 2023 9. UU TPKS terdiri dari 93 Pasal dan 12 Bab. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan : -. 2002. Pasal 12. (2) Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang. Pada tanggal 12 Desember 2022 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 5. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga. 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak DETAIL PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) NO. 4189, LL. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. 2002. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. 2003/NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan. 1. pada tanggal 12 April 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. kitab suci atau simbol keagamaan. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara. 12 April 2002 Tanggal Pengundangan. 15 tahun 2002 yang dirubah dengan uu no. DATA CENTER. 12. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. Undang-undang (UU) No. 000,00 (satu miliar rupiah) a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Diubah dengan : UU No.